Ngeri, Registrasi Kartu SIM Dengan EKTP & KK Rawan Disalah Gunakan

0

Tak terasa kita sudah memasuki penghujung bulan November yang artinya kurang dari 3 bulan lagi batas registrasi kartu seluler menggunakan E-KTP akan segera berakhir. Apakah kamu sudah meregistrasi kartu seluler yang kamu gunakan itu, ayo segera registrasi sebelum provaider memblokir kartumu itu.

Memang melalui Permen Kementrian Informasi dan Informatika, mewajibkan supaya kartu SIM prabayar segera diregistrasi ulang menggunakan data E-KTP dan KK hingga batas akhir Februari 2018.

Namun ternyata, ada kekhawatiran yang cukup riskan dari para pengguna kartu SIM prabayar terkait dengan jaminan keamanan data-data pribadinya. Kekhawatiran tersebut diantaranya terkait keamanan server Kominfo yang dianggap oleh sebagian kalangan cukup lemah.


Pengguna SIM prabayar memang diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan cara mengirimkan Nomer Induk Kependudukan (NIK), beserta nomor Kartu Keluarga (NIKK) melalui sms ke nomer 4444.

Jika para pengguna membandel tidak segera melakukan registrasi, pihak Kominfo akan memblokir secara bertahap layanan SMS, menerima panggilan, hingga puncaknya di blokir secara total pada tanggal 28 Februari 2018.

Kominfo berkilah. Registrasi kartu SIM prabayar menggunakan E-KTP dan KK, bertujuan untuk meminimalisir angka kejahatan cyber yang banyak beredar selama ini di dunia maya.

Kominfo beranggapan dengan sistem registrasi berbasiskan data NIK pada E-KTP dan KK, akan mempermudah proses pengusutan hukum.


Terutama jika ada orang yang menyalahgunakanya untuk tindakan kejahatan. Tapi dibalik tujuan Kominfo yang bisa dibilang cukup baik dalam mengupayakan memberantas kejahatan cyber di dunia maya. Namun siapa yang bisa menjamin bahwa data NIK dan NIKK yang diberikan para pelanggan SIM Prabayar pada penyedia provaider dan Kominfo bisa aman.

Keberatan ini yang terus menggelinding, diwacanakan oleh sebagaian para pelanggan SIM prabayar hingga sekarang. Keraguan itu muncul ketika terdapat suatu kenyataan, bahwa data-data NIK pada E-KTP dan NIKK ternyata selama ini disimpan di sebuah perusahaan asing yang berlokasi di Amerika Serikat. Bukan ditangan Kemendagri seperti yang seharusnya. Hal ini dibenarkan sendiri oleh pihak Mendagri, Tjahyo Kumolo.

Keraguan lain juga muncul ketika Kemendagri membocorkan data E-KTP milik seseorang yang mengkritik presiden di sebuah group Whatsapp. Cukup riskan memang, meregistrasi kartu SIM Prabayar menggunakan data E-KTP dan KK, kalau jaminan keaman sendiri begitu lemah. Bagaimana pula mau meregistrasi Kartu SIM Prabayar jika pembuatan E-KTP sendiri sampai saat ini tidak kunjung jadi-jadi.

Selain itu banyak pengguna SIM prabayar mengeluhkan pendaftaranya yang selalu gagal. Sehingga ada plesetan sampai sekarang yang masih viral. Para pembuatan meme memberi tanggapan cukup lucu yang berbunyi “ Saya Setya Novanto, dan registrasinya pasti langsung diterima.


Di tengah tidak adanya Undang-Undang yang menjamin keamanan data pribadi. Cukup pesimistik dinilai, jika data dari E-KTP dan KK bisa aman.

Alih-alih bisa menangkal segala bentuk kejahatan cyber, bisa saja ada oknum pemerintahan yang ikut bermain membocorkan data pengguna SIM Prabayar untuk kepentingan para korporat pengusaha telekomunikasi.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang tahun 2010, tentang pencantuman identitas ibu serta ayah dalam KK saja sudah rancu. Tidak jelas kepentinganya sebagai apa.

Kita tahu juga bahwa nama ibu atau bapak biasanya dipakaikan oleh para pegawai bank sebagai pasword untuk mengidentifikasi nasabahnya.

Namun semoga saja, upaya registrasi SIM prabayar menggunakan data E-KTP, dan KK. Dengan tujuan untuk menekan angka kejahatan cyber ini bisa sesuai dengan kenyataan. Bukan sebagai tujuan untuk kepentingan para korporat telekomunikasi.

Leave A Reply