Rusdianto Samawa : Uji Petik Itu Penting

0

Oleh : RUSDIANTO SAMAWA, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) dan Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI)

KOMPLEKS DPR RI – Uji petik adalah kegiatan ilmiah untuk menguji sebuah hipotesa atau proses validasi kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Uji petik masuk dalam kategori penelitian, walapun memakan waktu tidak seperti riset penelitian umumnya.

Uji petik biasanya dilakukan oleh berbagai lembaga, organisasi, pemerintah dan non pemerintah. Uji petik juga masuk dalam kategori rumpun ilmu manajerial organisasi, kebijakan publik, penelitian ilmiah, metode pengujian hipotesa, dan ilmu politik.

Kalau dalam ilmu politik, uji petik biasanya dilakukan oleh pemangku kebijakan dan aktor politik untuk merumuskan sebuah strategi dengan melihat indikator aspirasi rakyat dan keinginan masyarakat umumnya. Biasanya, Uji petik dalam ilmu politik ini melibatkan akademisi, professional politik dan konsultan politik.



Begitu juga, uji petik dalam konsep komunikasi politik dan komunikasi bisnis. Basisnya pada melakukan ini adalah riset kebijakan yang terbitkan oleh pemerintah dan non pemerintah yang melibatkan partai politik, anggota partai, alat partai hingga strategi pengaruhi kebijakan.

Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintahan yang diterapkan, apakah efektif atau tidak. Uji petik hanyalah alat validasi kebijakan untuk memberi penilaian opinion publik sehingga mendapatkan nilai objektif. Karena biasanya dalam struktur pemerintahan dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di Eropa anglo saxon serta amerika anglo saxon, kebijakan itu selalu negatif terhadap rakyatnya.

Baca Juga : Praktisi SEO Indonesia – Hendri Gunawan

Begitu juga, dalam konsep welfare state, sebagaimana Bentham (at all 1991) dalam buku “Beurocratie a Politie” mengatakan menguji kebijakan birokrasi pemerintah perlu bersama-sama melakukan uji petik sehingga menghasilkan obyektivasi policy yang independen”.

Melihat beberapa dasar uji petik secara keilmuan, seharusnya sudah mulai dilakukan oleh pemerintahan Jokowi – JK. Pasalnya, beberapa masalah pendekatan dan penerapan kebijakan pada wilayah kelautan dan perikanan menuai banyak masalah. Faktor masalahnya, saat menerbitkan kebijakan bahwa pemerintah hanya memiliki dasar pertimbangan yang kuat berbasis pada UUD 1945 dan Undang-Undang. Hal itupun secara normatif dengan tidak melakukan kajian terlebih dahulu.



Akan tetapi, kebijakan itu diterbitkan tidak sesuai AMDALSOSEK (Analisis Dampak Lingkungan Sosial Ekonomi) sehingga mengalami kebuntuan dalam mencari formasi dan jalan keluarnya ketika menemukan masalah. Bisa dirasakan aktivitas dan potensi sosial ekonomi Kelautan dan Perikanan harus mendapat ujian yang sangat luar biasa akibat regulasi – regulasi perikanan yang tidak menggunakan pendekatan analisa secara objektif.

Regulasi-regulasi tersebut seperti peraturan menteri kelautan dan perikanan yang ada saat ini sangat mematikan sektor-sektor sumberdaya ekonomi kelautan dan perikanan. Sehingga menyebabkan banyaknya industri, ekspor, dan tangkapan ikan mengalami penurunan yang signifikan.

Mulai hari inipun, team Institute Pertanian Bogor, Masyarakat Perikanan Nusantara, Partai Nasdem bekerjasama dengan berbagai organisasi paguyuban seperti Aliansi Nelayan Indonesia melakukan uji petik yang bertujuan memperoleh data dan fakta untuk menguji sebuah kebijakan peraturan menteri kelautan dan perikanan.

Baca Juga : Beton Instan Betomix Solusi Beton Berkualitas Praktis Ramah Lingkungan

Ada banyak kebijakan kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak sesuai keinginan masyarakat nelayan Indonesia. Sehingga sangat perlu uji petik dilakukan mengingat dampak kebijakan pelarangan menangkap ikan itu sungguh membuat rakyat putus asa dalam membangun usahanya disektor kelautan.



Namun, selama proses dimulainya uji petik oleh para akademisi dan stakeholders nelayan, belum ada niat baik Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berpartisipasi. Padahal aspek penting yang perlu di ingat bahwa kebijakannya tanpa lakukan kajian dampak sehingga membuat masyarakat perikanan sibuk mempertahankan haknya. Tidak lagi sibuk mengembangkan inovasinya.

Ini memang yang perlu kesadaran bersama. Bahwa masyarakat nelayan sudah mengajak KKP RI untuk berpartisipasi sebagai bagian penting dalam penyelsaian masalah. Namun, undangan partisipasi itu tidak dihargai sama sekali, seharusnya bisa ikut supaya memiliki dasar objektif dalam pengambilan kebijakan.[]

Selamat lakukan uji petik para pejuang nelayan…. Allah bersama kita untuk menyelamatkan perikanan nasional.
Baca Juga : Kids Jaman Now Doyan Berita Hoax – Ini Ciri-Ciri Portal Berita Hoax

Leave A Reply